Presiden Jokowi akhirnya setuju KPK dilemahkan

Jokowi lepas binatang di Istana Bogor. ©Setpres RI/Agus Suparto

Jokowi lepas binatang di Istana Bogor. ©Setpres RI/Agus Suparto
Jokowi lepas binatang di Istana Bogor. ©Setpres RI/Agus Suparto

Aceh Portal - Drama revisi UU KPK sepertinya sudah memasuki babak akhir. KPK pun kini dalam kondisi 'kritis' karena semua senjata andalannya untuk memberantas korupsi bakal dipreteli dalam revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tersebut.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis pernah menyebut, revisi UU KPK boleh saja dilakukan. Namun bukan saat ini. KPK dianggap masih perlu diberikan kewenangan soal penyadapan.

"Boleh bicara soal revisi Undang-undang KPK tapi saat ini KPK harus tetap dilengkapi dengan kewenangan penyadapan, tidak boleh mengeluarkan SP3, boleh angkat penyidik sendiri sesuai kewenangan yang sudah diberikan undang-undang," ujar Todung saat melakukan kunjungan audiensi ke KPK, Selasa (9/2) lalu.

Menurutnya jika revisi disetujui, hal itu hanya akan menggerogoti kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Lebih fatalnya lagi, Todung khawatir korupsi semakin merajalela di Indonesia.

Terlebih lagi dia mengatakan indeks korupsi Indonesia masih berada di bawah 50 sedangkan rata rata negara Asean berada di peringkat 30- 40.

"Kalau persepsi korupsi kita sudah mencapai 50 ke atas kita boleh bicara soal revisi Undang-undang KPK," tukasnya.

Sumber: Merdeka.com

Komentar

Loading...